Rusunami dan Rusunawa
Rusun adalah kepanjangan dari rumah susun dan didefinisikan sebagai bangunan bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian bagian distrukturnya secara fungsional dalam arah horisontalatau vertical san merupakan satuan yang masing masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama (atap, tiang pondasi, lobby, lift, saluran air, jaringan listrik, gas dan telekomunikasi ) benda bersama (basement parkir, kolam renang dll ) dan tanah bersama ( sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah susun tersebut ).
Jenis-Jenis RUSUN :
-Rumah Susun Umum : dibangun untuk memenuhi kebutuhan perumahan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.Rusun ini memiliki 2 jenis yaitu RUSUNAMI (Rumah Sususn Umum Milik) yang kepemilikannya berada di tangan pertama yang membeli unit rusun dari pengembang.Para pengembang lebih memilih pemakaian istilah Apartemen bersubsidi untuk rusunami.Sedangkan RUSUNAWA(Rumah Susun Umum Sewa)penggunanya harus menyewa dari pengembang.
-Rumah Susun Khusus : dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus
-Rumah Susun Negara : dimiliki negara dan menjadi tempat tinggal bagi para pegawai negeri untuk menunjang pekerjaannya.
-Rumah Susun Komersial : dibangun untuk mendapatkan keuntungan.Seperti apartemen,kondominium, flat,dll.
Pengelompokkan berdasarkan penggunaan :
-Rusun Hunian : Seluruhnya berfungsi untuk tempat tinggal
-Rusun Bukan Hunian : Seluruhnya untuk kegiatan sosial atau tempat usaha
-Rusun Campuran : Sebagian untuk tempat tinggal dan sebagian lagi untuk tempat usaha
Berdasarkan penjelasan diatas memang benar apatemen merupakan salah satu jenis rusun.Walaupun dari segi material berbeda sangat jauh.Apartemen biasanya menggunakaan bahan material kelas A dan untuk Rusun hanya menggunakan yang biasa-biasa saja.Tetapi karena konotasi rusun yang negatif,karena mungkin pengelolaannya yang kurang baik maka para pengembang lebih menyukai memakai nama apartemen.
Untuk parkir sendiri Aparteman punya aturan 1 unit 1 parkir,sedangkan untuk rusun sendiri 10 unit untuk 1 parkir.Apartemen biasanya menyediakan basement,sedangkan rusun tidak.
Sasaran Rusunami maupun Rusunawa adalah untuk kalangan menengah kebawah.Tetapi pada kenyataannya banyak orang-orang yang berkantong tebal malah membeli banyak unit lalu di jualnya kembali dan hanya untuk mengincar keuntungan semata,tanpa melihat kebutuhan orang-orang kalangan penghasilan rendah untuk tempat tinggal.Banyak yang mebeli banyak unit lalu membiarkannya kosong hingga harga merangkak naik dan menjualnya dengan harga yang tinggi yang biasanya disewakan per tahun.Sehingga bisa dibilang subsidi dari pemerintah untuk Rusunami menjadi kurang tepat sasaran.
Contohnya seperti Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Bandar Kemayoran. Letaknya yang cukup strategis di Jalan Raya Kemayoran, Jakarta Pusat serta diapit Taman Impian Jaya Ancol di utara dan Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran di sisi selatan dijadikan ladang investasi bagi orang-orang berduit.Para pemiliknya membiarkan unit kosong karena menginkan keuntungan yang besar didasarkan harga rusunami tersebut merangkak naik. Mahalnya rusunami tersebut karena tempatnya cukup strategis. Selain itu di dalam rusunami juga telah dilengkapi beberapa fasilitas pendukung seperti lahan parkir, toko modern, dan Apotik.Tidak heran jika 4 tahun lalu harga /unitnya hanya 144 juta.Sekarang menjadi 300 juta/unit
Di Jakarta tepatnya di kawasan industri pulo gadung ,Jakarta timur.Pembangunannya terhitung selama 2-3 tahun setelah pengumuman pemenang tender.Pembangunan Rusunawa dan Rusunami tersebut menelan anggaran hingga 83 M.Dengan 8 M untuk Rusunawa dan 78 M untuk Rusunami.Rusun tersebut di bangun di lahan seluas 7,1 ha.1,2 untuk pembangunan 4 tower Rusunawa dan 5,9 ha untuk pembangunan Rusunami di bangun sebanyak 5 lantai dengan kap. 320 unit.Terdapat 2 tipe yaitu tipe single Rp 240.000/bulan dan tipe famili dengan 2 kamar Rp350.000/bulan.Untuk Rusunami nantinya akan di bangun sebanyak 24 lantai sebanyak 3800 unit,dengan tipe 1 dan 2 kamar dengan harga mulai dari 140 juta.
Asisten Pembangunan Sekdaprov DKI Jakarta Nurfakih Wirawan mengatakan, pembangunan rumah tingal sederhana di tengah-tengah lokasi perindustrian dan kawasan niaga di kawasan industri Pulogadung merupakan kebutuhan untuk memudahkan akses para pekerja di sekitar kawasan tersebut. Menurutnya, dengan mendekatkan akses tempat tinggal ke lokasi tempat bekerja, akan dapat mempercepat roda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kelas menengah ke bawah.
Dalam sebuah riset, Procon Indah mengungkapkan, pembeli rusunami untuk investasi mencapai 20-40% dari keseluruhan pembeli unit apartemen bersubsidi itu.Pemerintah sebenarnya sudah berusaha membatasi aksi investor properti ini. Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Yusuf Asy`ari baru-baru ini mengatakan, pemerintah sudah memperketat persyaratan administratif bagi calon pemilik rusun. Salah satu aturan tidak boleh memindah tangankan rusunami minimal dalam lima tahun.dan jika ketahuan maka pemilik harus mengembalikan subsidi dan pajak yang telah dibebaskan.Proses seleksi administratif dilakukan dengan ketat melalui proses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).Tapi, aturan yang sudah ada harus diberlakukan lebih ketat. Sebab, di negeri ini, semua celah dicari demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Konsistensi menjalankan aturan dari berbagai tingkatan mulai pengembang hingga perbankan jadi keharusan agar penjualan rusunami tak salah sasaran.
Kesimpulannya :
Rusunami dan Rusunawa sebenarnya di peruntukan untuk para pegawai berpenghasilan menengah kebawah,tetapi subsidi dari pemerintah malah disalah gunakan para investor untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya.Tidak heran jika masalah Tempat tinggal di Indonesia tidak kunjung selesai,apalagi yang berada di wilayah kota besar.
Selain itu pengelolaan yang tidak seriuspun menjadi salah satu penyebeb kurang diminatinya rusun.juga belum adany kesiapan masyarakat untuk hidup secara vertikal.Lalu harga tanah yang masih terjangkau untuk beberapa pihak memungkinkan lebih baik tinggal di rumah satu lantai yang kecil,daripada harus pindah kerusunami dan rusunawa.
sumber :
- http://www.jurnalhukum.com/hak-milik-atas-satuan-rumah-susun/
- http://rusunamisubsidi.wordpress.com/2010/01/26/mengapa-memilih-apartment-dan-apa-perbedaan-antara-apartment-rusunami-rusunawa-dan-condotel/
- http://www.ciputraentrepreneurship.com/umum/perbedaan-rusun-rusunami-dan-rusunawa
- http://finance.detik.com/read/2014/09/10/104506/2686155/1016/rusun-subsidi-di-jakarta-jadi-ladang-investasi-para-orang-berduit
- http://www.pelita.or.id/baca.php?id=27532
- http://donnymaulana.blogdetik.com/category/rusunami/
- http://danikamalia.blogspot.com/2014/10/rusunami-dan-rusunawa.html
Sunday, 16 November 2014
Ruang Terbuka Hijau
Ruang terbuka hijau(RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
RTH memiliki fungsi sebagai berikut:
A. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
- memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
- pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
- sebagai peneduh;
- produsen oksigen;
- penyerap air hujan;
- penyedia habitat satwa;
- penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
- penahan angin.
B. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
B.1 Fungsi sosial dan budaya:
- menggambarkan ekspresi budaya lokal;
- merupakan media komunikasi warga kota;
- tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
B.2 Fungsi ekonomi:
- sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
- bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
B.3 Fungsi estetika:
- meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
- menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
- pembentuk faktor keindahan arsitektural;
- menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.
Manfaat RTH
Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:
Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).
Ruang Terbuka Hijau Kota mempunyai fungsi:
1.Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan
2.Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan,kesehatan, keserasian dan kehidupan lingkungan;
3.Sebagai sarana rekreasi;
4.Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan maupun udara;
5.Sebagai sarana penelitian danpendidikan serta
6.penyuiuhan bagi ma syarakat untuk membentuk kesadaran Iingkungan;
7.Sebagai tempat perlindungan plasma nuftah
8.Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro;
9.Sebagai pengatur tata air.
Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan dapat didasarkan pada:
Luas wilayah
Jumlah penduduk
Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:
ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.
Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk
Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.
250 jiwa : Taman RT, di tengah lingkungan RT
2500 jiwa : Taman RW, di pusat kegiatan RW
30.000 jiwa : Taman Kelurahan, dikelompokan dengan sekolah/ pusat kelurahan
120.000 jiwa : Taman kecamatan, dikelompokan dengan sekolah/ pusat kecamatan
480.000 jiwa : Taman Kota di Pusat Kota, Hutan Kota (di dalam/kawasan pinggiran), dan Pemakaman (tersebar)
Jika kita bicara tentang RTH,maka tidak akan jauh dari pembicaraan mengenai vegetasi.Yang dimaksud jenis vegetasi adalah rumput, semak, pohon danlain-lain. Pemilihan vegetasi untuk peruntukan Ruang Terbuka Hijau Kota dengai kriteria umum adalah : bentuk morphologi,evariasi memiliki nilai keindahan, penghasil oksigen tinggi,tahan cuaca dan hama penyakit, memiliki peredam intensif,daya resapan air tinggi, pemeliharaannya tidak intensif sedangkan untuk jenis vegetasi sesuai dengan sifat dan bentuk serta peruntukannya,yaitu:
a. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pertamanan kota:
1) Karaktenistik tanaman : tidak bergetah/beracun,dahan tidak mudahi patah, perakanan tidak
mengganggu pondasi, struktur daun tengah rapat sampai rapat;
2) Jenis ketinggian bervaniasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
3) Kecepatan tumbuhnya sedang;
4) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
5) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
6) Jarak tanaman setengah rapat, 90% dari luas harus dihijaukan;
b. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau hutan kota:
1) Karakteristik tanaman struktur daun rapat ketinggian vegetasi bervariasi;
2) Kecepatan tumbuhnya cepat;
3) Dominan jenis tanaman tahunan;
4) Berupa habitat tanaman lokal, dan
5) Jarak tanaman rapat, 90% - 100% dari luas areal harus dihijaukan.
c. Karakteristik vegetasi untuk kawasan hijau rekreasi kota:
1) Karakteristik tanaman : tidak bergetah/beracun,dahan tidak mudah patah, perakaran tidak
mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat, ketinggian vegetasi bervariasi,: warna hijau
dan variasi warna lain seimbang.
2) Kecepatan tumbuhnya sedang;
3) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
4) Berupa habitat tanaman lokal, dan
5) Sekitar 40% — 60% dan luas areal harus
dihijaukan.
d. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau kegiatan olah raga:
1) Karakteristik tanaman : tidak bergetah/beracun,dahan tidak mudah patah, perakaran tidak
mengganggu pondasi;
2) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
3) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman
budidaya
4) Jarak tanaman tidak rapat, 40% — 60% dan luas areal harus dihijaukan.
e. Kritenia vegetasi untuk kawasan hijau pemakaman:
1) Kriteria tanaman : perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai setengah
rapat, dominan warna hijau;
2) jenis tanaman tahunan atau musiman;
3) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, dan
4) Jarak tanaman renggang sampai setengah rapat,sekitar 50% dan luas areal harus dihijaukan.
f. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pertanian:
1) Karakteristik tanaman: struktur daun rapat, warna dominan hijau;
2) Kecepatan tumbuhnya bervariasi dengan pola tanam diarahikan sesingkat mungkin lahan terbuka;
3) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
4) Berupa habitat tanaman budidaya, dan
5) Jarak tanaman setengah rapat sampai 80% — 90% dan luas areal harus dihijaukan.
g. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau jalur hijau:
1) Kriteria tanaman : struktur daun setengah rapat sampai rapat, dominan warna hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi;
2) Kecepatan tumbuhnya tanaman tahunan;
3) Dominan jenis tanamnan tahunan;
4) Berupa habitat tanamnan lokal dan tanaman budidaya,
5) Jarak tanaman setengah rapat sampai rapat,sekitar 90% dan luas areal harus dihijaukan.
h. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau perakaran :
1) Kecepatan tumbuhnya bervariasi;
2) Pemeliharnan relatif;
3) Jenis tanaman tahunan atau tanaman musiman;
4) Berupa habitat tanaman lokal atau tanaman budidaya
Pelaksanaannya
Saat ini pemerintah pusat telanh mencanangkan programP2KH(Program Pengembangan Kota Hijau) .Ini merupakan upaya pemerintah dalam pembentukan Green City yang juga terkait dengan RTH serta perubahan iklim di Indonesia. P2KH merupakan inovasi program perwujudan RTH perkotaan yang berbasis komunitas.Kegiatan P2KH di 60 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia tahun 2012 lalu
Perwujudan 8 (delapan) atribut kota hijau,meliputi:
(1) perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan,
(2) ketersediaan ruang terbuka hijau,
(3) konsumsi energi yang efisien,
(4) pengelolaan air yang efektif,
(5) pengelolaan limbah dengan prinsip 3R,
(6) bangunan hemat energi atau bangunan hijau,
(7) penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan, dan
(8) peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau.
Tahapan dalam P2KH ini meliputi kegiatan:
1) Sosialisasi/ Kampanye Publik Program Pengembangan Kota Hijau;
2) Penyiapan Peta Hijau Kota (Green Map);
3) Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan ;
4) Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH Perkotaan (Detail Engineering Design); 5) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH Perkotaan ( Penambahan Luasan RTH di Kota/ Kawasan Perkotaan) termasuk pemeliharaan Aset RTH;
6) Supervisi Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH Kota.
Untuk pelaksanaanya sendiri,jika banyak kota-kota di indonesia belum menerapkan RTH secara serius.Kota Surabaya yang serius dalam mengembangkan RTHnya saat ini baru mencapai 20 % dari luas wilayahnya yang sekitar 33.306,30 Ha. Luasan ruang terbuka hijau publik ini terdiri dari RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari fasum dan fasos permukiman, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, dan RTH taman dari jalur hijau.Masing-masing RTH tersebut dikelola oleh beberapa unit kerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang meliputi Dinas Pertanian, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Pemuda dan Olah Raga.Keberadaan Taman-taman kota tersebut telah menorehkan beberapa penghargaan antara lain ASEAN Environment Sustainable City, Indonesia Green Region Award 2011, Smart City Award 2011,dll.
Selain itu,ada kota Mataram yang berhasil membuat RTH sebanyak 22 % dari 30 persen RTH dengan aturan yang tertuang dalam Perda No. 12/2011 tata ruang yang secara lebih detail menyebutkan RTH itu terdiri atas 20 persen ruang terbuka publik dan 10 persen ruang terbuka privat.
Untuk RTHnya dibuat sebagai pintu masuk ke kota.Pintu masuk dari timur ada Taman Selagalas, demikian juga dari selatan ada taman Dasan Cermen. Sedangkan kalau dari utara ada taman Gumi Gora di Jalan Udayana serta sementara di ujung barat ada taman Loang Baloq.Kota Mataram menarget 30% RTH dalam kurun waktu 20 tahun.
Untuk DKI Jakarta sendiri baru mencapai 10%.Untu mengejar angka 30 % DKI jakarta memperketat rdtr dengan gedung-gedung tinggi hanya diperbolehkan membangun 40 % dari total luas lahan.DKI Jakarta menargetkan penambahan 6% sampai tahun 2030.Cirebon baru 10 % dan Bekasi hanya 13%.
Untuk kesulitan sendiri,Jika untuk kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi seperti DKI jakarta terletak pada susahnya pembasan lahan untuk membangun RTH,dan untuk daerah yang lebih renggang permasalahan terjadi karena ulah para pengembang perumahan yang menyerobot lahan RTH karena pengawasan yang kurang sungguh-sunguh.
Melihat pernyataan dari No. 12/2011 tata ruang RTH terdiri dari 20% publik dan 10 privat.Seharusnya bukan hanya menjadi tanggungan pemerintah kota saja tetapi menjadi tanggungan bersama,apalagi para pemilik rumah yang kadang kala menghabiskan ketentuan lahan RTH untuk bangunan.RTH di bangun seharusnya bukan untuk skala kota saja mungkin bisa di pecah menjadi beberapa bagian hingga skala terkecilnya.sehingga pembangunan RTH sebanyak 30% dapat tercapai.
Kesimpulan :
RTH berfungsi sebagai pengendalian antara pembangunan dan lingkungan selain itu juga bermanfaat sekali untuk kemajuan ekonomi daerah yang berada disekitarnya juga bisa menjadi ciri dari suatu daerah.Dalam pengaturannya bahkan telah disimpulkan secara jelas dan terperinci di paparkan pada website dinas PU dan instruksi menteri dalam negeri dari pengertian,penentuan penyediaan RTH, jenis tanaman yang direkomendasikan,sampai yang bertanggung jawab atas pengeloalan,pengawasan dan pengendalianpun diatur,tinggal bagaimana kita melaksanakannya agar tujuan-tujuan tentang RTH diatas dapat tercapai dan tidak hanya menjadi sebuah tulisan belaka.Dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah seharusnya menjadi kan pembangunan RTH itu sendiri.Karena ketersediaan RTH dapat menguntungkan segala pihak yang terlibat dan yang berdekatan dengan kawasan RTH tersebut.
sumber :
-http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html
-Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 Tanggal 6 Oktober 1988
PEDOMAN TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI WILAYAH PERKOTAAN
- http://werdhapura.penataanruang.net/artikel-bipr/145-rtrw-kota-sebagai-dasar-pembangunan-dan-pengembangan-kota
- http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=2528
- bappeda.kendalkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=81%3Aprogram-pengembangan-kota-hijau-p2kh-kabupaten-kendal&catid=28%3Afispra&Itemid=88
- http://pu-tanahdatar.info/index.php/berita/lokal/250-membangun-hutan-kota-wujudkan-30-rth
- http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-patok-penambahan-rth-jakarta-16-persen-hingga-2030.html
- http://danikamalia.blogspot.com/2014/10/rth.html
RTH memiliki fungsi sebagai berikut:
A. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
- memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
- pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
- sebagai peneduh;
- produsen oksigen;
- penyerap air hujan;
- penyedia habitat satwa;
- penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
- penahan angin.
B. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
B.1 Fungsi sosial dan budaya:
- menggambarkan ekspresi budaya lokal;
- merupakan media komunikasi warga kota;
- tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
B.2 Fungsi ekonomi:
- sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
- bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
B.3 Fungsi estetika:
- meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
- menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
- pembentuk faktor keindahan arsitektural;
- menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.
Manfaat RTH
Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:
Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).
Ruang Terbuka Hijau Kota mempunyai fungsi:
1.Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan
2.Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan,kesehatan, keserasian dan kehidupan lingkungan;
3.Sebagai sarana rekreasi;
4.Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan maupun udara;
5.Sebagai sarana penelitian danpendidikan serta
6.penyuiuhan bagi ma syarakat untuk membentuk kesadaran Iingkungan;
7.Sebagai tempat perlindungan plasma nuftah
8.Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro;
9.Sebagai pengatur tata air.
Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan dapat didasarkan pada:
Luas wilayah
Jumlah penduduk
Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:
ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.
Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk
Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.
250 jiwa : Taman RT, di tengah lingkungan RT
2500 jiwa : Taman RW, di pusat kegiatan RW
30.000 jiwa : Taman Kelurahan, dikelompokan dengan sekolah/ pusat kelurahan
120.000 jiwa : Taman kecamatan, dikelompokan dengan sekolah/ pusat kecamatan
480.000 jiwa : Taman Kota di Pusat Kota, Hutan Kota (di dalam/kawasan pinggiran), dan Pemakaman (tersebar)
Jika kita bicara tentang RTH,maka tidak akan jauh dari pembicaraan mengenai vegetasi.Yang dimaksud jenis vegetasi adalah rumput, semak, pohon danlain-lain. Pemilihan vegetasi untuk peruntukan Ruang Terbuka Hijau Kota dengai kriteria umum adalah : bentuk morphologi,evariasi memiliki nilai keindahan, penghasil oksigen tinggi,tahan cuaca dan hama penyakit, memiliki peredam intensif,daya resapan air tinggi, pemeliharaannya tidak intensif sedangkan untuk jenis vegetasi sesuai dengan sifat dan bentuk serta peruntukannya,yaitu:
a. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pertamanan kota:
1) Karaktenistik tanaman : tidak bergetah/beracun,dahan tidak mudahi patah, perakanan tidak
mengganggu pondasi, struktur daun tengah rapat sampai rapat;
2) Jenis ketinggian bervaniasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
3) Kecepatan tumbuhnya sedang;
4) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
5) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
6) Jarak tanaman setengah rapat, 90% dari luas harus dihijaukan;
b. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau hutan kota:
1) Karakteristik tanaman struktur daun rapat ketinggian vegetasi bervariasi;
2) Kecepatan tumbuhnya cepat;
3) Dominan jenis tanaman tahunan;
4) Berupa habitat tanaman lokal, dan
5) Jarak tanaman rapat, 90% - 100% dari luas areal harus dihijaukan.
c. Karakteristik vegetasi untuk kawasan hijau rekreasi kota:
1) Karakteristik tanaman : tidak bergetah/beracun,dahan tidak mudah patah, perakaran tidak
mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat, ketinggian vegetasi bervariasi,: warna hijau
dan variasi warna lain seimbang.
2) Kecepatan tumbuhnya sedang;
3) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
4) Berupa habitat tanaman lokal, dan
5) Sekitar 40% — 60% dan luas areal harus
dihijaukan.
d. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau kegiatan olah raga:
1) Karakteristik tanaman : tidak bergetah/beracun,dahan tidak mudah patah, perakaran tidak
mengganggu pondasi;
2) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
3) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman
budidaya
4) Jarak tanaman tidak rapat, 40% — 60% dan luas areal harus dihijaukan.
e. Kritenia vegetasi untuk kawasan hijau pemakaman:
1) Kriteria tanaman : perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai setengah
rapat, dominan warna hijau;
2) jenis tanaman tahunan atau musiman;
3) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, dan
4) Jarak tanaman renggang sampai setengah rapat,sekitar 50% dan luas areal harus dihijaukan.
f. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pertanian:
1) Karakteristik tanaman: struktur daun rapat, warna dominan hijau;
2) Kecepatan tumbuhnya bervariasi dengan pola tanam diarahikan sesingkat mungkin lahan terbuka;
3) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
4) Berupa habitat tanaman budidaya, dan
5) Jarak tanaman setengah rapat sampai 80% — 90% dan luas areal harus dihijaukan.
g. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau jalur hijau:
1) Kriteria tanaman : struktur daun setengah rapat sampai rapat, dominan warna hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi;
2) Kecepatan tumbuhnya tanaman tahunan;
3) Dominan jenis tanamnan tahunan;
4) Berupa habitat tanamnan lokal dan tanaman budidaya,
5) Jarak tanaman setengah rapat sampai rapat,sekitar 90% dan luas areal harus dihijaukan.
h. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau perakaran :
1) Kecepatan tumbuhnya bervariasi;
2) Pemeliharnan relatif;
3) Jenis tanaman tahunan atau tanaman musiman;
4) Berupa habitat tanaman lokal atau tanaman budidaya
Pelaksanaannya
Saat ini pemerintah pusat telanh mencanangkan programP2KH(Program Pengembangan Kota Hijau) .Ini merupakan upaya pemerintah dalam pembentukan Green City yang juga terkait dengan RTH serta perubahan iklim di Indonesia. P2KH merupakan inovasi program perwujudan RTH perkotaan yang berbasis komunitas.Kegiatan P2KH di 60 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia tahun 2012 lalu
Perwujudan 8 (delapan) atribut kota hijau,meliputi:
(1) perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan,
(2) ketersediaan ruang terbuka hijau,
(3) konsumsi energi yang efisien,
(4) pengelolaan air yang efektif,
(5) pengelolaan limbah dengan prinsip 3R,
(6) bangunan hemat energi atau bangunan hijau,
(7) penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan, dan
(8) peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau.
Tahapan dalam P2KH ini meliputi kegiatan:
1) Sosialisasi/ Kampanye Publik Program Pengembangan Kota Hijau;
2) Penyiapan Peta Hijau Kota (Green Map);
3) Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan ;
4) Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH Perkotaan (Detail Engineering Design); 5) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH Perkotaan ( Penambahan Luasan RTH di Kota/ Kawasan Perkotaan) termasuk pemeliharaan Aset RTH;
6) Supervisi Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH Kota.
Untuk pelaksanaanya sendiri,jika banyak kota-kota di indonesia belum menerapkan RTH secara serius.Kota Surabaya yang serius dalam mengembangkan RTHnya saat ini baru mencapai 20 % dari luas wilayahnya yang sekitar 33.306,30 Ha. Luasan ruang terbuka hijau publik ini terdiri dari RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari fasum dan fasos permukiman, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, dan RTH taman dari jalur hijau.Masing-masing RTH tersebut dikelola oleh beberapa unit kerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang meliputi Dinas Pertanian, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Pemuda dan Olah Raga.Keberadaan Taman-taman kota tersebut telah menorehkan beberapa penghargaan antara lain ASEAN Environment Sustainable City, Indonesia Green Region Award 2011, Smart City Award 2011,dll.
Selain itu,ada kota Mataram yang berhasil membuat RTH sebanyak 22 % dari 30 persen RTH dengan aturan yang tertuang dalam Perda No. 12/2011 tata ruang yang secara lebih detail menyebutkan RTH itu terdiri atas 20 persen ruang terbuka publik dan 10 persen ruang terbuka privat.
Untuk RTHnya dibuat sebagai pintu masuk ke kota.Pintu masuk dari timur ada Taman Selagalas, demikian juga dari selatan ada taman Dasan Cermen. Sedangkan kalau dari utara ada taman Gumi Gora di Jalan Udayana serta sementara di ujung barat ada taman Loang Baloq.Kota Mataram menarget 30% RTH dalam kurun waktu 20 tahun.
Untuk DKI Jakarta sendiri baru mencapai 10%.Untu mengejar angka 30 % DKI jakarta memperketat rdtr dengan gedung-gedung tinggi hanya diperbolehkan membangun 40 % dari total luas lahan.DKI Jakarta menargetkan penambahan 6% sampai tahun 2030.Cirebon baru 10 % dan Bekasi hanya 13%.
Untuk kesulitan sendiri,Jika untuk kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi seperti DKI jakarta terletak pada susahnya pembasan lahan untuk membangun RTH,dan untuk daerah yang lebih renggang permasalahan terjadi karena ulah para pengembang perumahan yang menyerobot lahan RTH karena pengawasan yang kurang sungguh-sunguh.
Melihat pernyataan dari No. 12/2011 tata ruang RTH terdiri dari 20% publik dan 10 privat.Seharusnya bukan hanya menjadi tanggungan pemerintah kota saja tetapi menjadi tanggungan bersama,apalagi para pemilik rumah yang kadang kala menghabiskan ketentuan lahan RTH untuk bangunan.RTH di bangun seharusnya bukan untuk skala kota saja mungkin bisa di pecah menjadi beberapa bagian hingga skala terkecilnya.sehingga pembangunan RTH sebanyak 30% dapat tercapai.
Kesimpulan :
RTH berfungsi sebagai pengendalian antara pembangunan dan lingkungan selain itu juga bermanfaat sekali untuk kemajuan ekonomi daerah yang berada disekitarnya juga bisa menjadi ciri dari suatu daerah.Dalam pengaturannya bahkan telah disimpulkan secara jelas dan terperinci di paparkan pada website dinas PU dan instruksi menteri dalam negeri dari pengertian,penentuan penyediaan RTH, jenis tanaman yang direkomendasikan,sampai yang bertanggung jawab atas pengeloalan,pengawasan dan pengendalianpun diatur,tinggal bagaimana kita melaksanakannya agar tujuan-tujuan tentang RTH diatas dapat tercapai dan tidak hanya menjadi sebuah tulisan belaka.Dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah seharusnya menjadi kan pembangunan RTH itu sendiri.Karena ketersediaan RTH dapat menguntungkan segala pihak yang terlibat dan yang berdekatan dengan kawasan RTH tersebut.
sumber :
-http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html
-Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 Tanggal 6 Oktober 1988
PEDOMAN TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI WILAYAH PERKOTAAN
- http://werdhapura.penataanruang.net/artikel-bipr/145-rtrw-kota-sebagai-dasar-pembangunan-dan-pengembangan-kota
- http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=2528
- bappeda.kendalkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=81%3Aprogram-pengembangan-kota-hijau-p2kh-kabupaten-kendal&catid=28%3Afispra&Itemid=88
- http://pu-tanahdatar.info/index.php/berita/lokal/250-membangun-hutan-kota-wujudkan-30-rth
- http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-patok-penambahan-rth-jakarta-16-persen-hingga-2030.html
- http://danikamalia.blogspot.com/2014/10/rth.html
Saturday, 27 September 2014
Hukum dan Pranata Pembangunan
Hukum
dan Pranata Pembangunan
·
Pengertian
Hukum, Pranata dan Pembangunan
Menurut KBBI;
HUKUM adalah (1)
peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh
penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur
pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa
(alam dsb) yg tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim
(dl pengadilan); vonis.
PRANATA
adalah sistem tingkah laku sosial yg bersifat resmi serta adat-istiadat
dan norma yg mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna
memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dl masyarakat;
institusi
PEMBANGUNAN adalah
perubahan individu/kelompok dalam kerangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan
hidup.
- Jadi, Hukum dan Pranata Pembangunan adalah peraturan resmi yang mengatur sistem tingkah laku sosial masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan hidup.
Dapat disimpulkan bahwa, pranata
pembangunan bidang arsitektur merupakan interaksi/hubungan antar
individu/kelompok dalam kumpulan dalam kerangka mewujudkan lingkungan binaan. Interaksi
ini didasarkan hubungan kontrak antar pemilik/perancang/pelaksana dalam rangka
mewujudkan ruang/bangunan untuk memenuhi kebutuhan bermukim.
·
Hukum
pranata pembangunan memiliki empat unsur :
1. Manusia
Unsur pokok dari pembangunan
yang paling utama adalah manusia.Karena manusia merupakan sumber daya yang
paling utama dalam menentukan pengembangan pembangunan.
2. Sumber daya alam
Sumber daya alam merupakan
faktor penting dalam pembangunan. Sumber daya alam sebagai sumber utama
pembuatan bahan material untuk proses pembangunan.
3. Modal
Modal faktor penting untuk
mengembangkan aspek pembangunan dalam suatu daerah.Apabila semakin banyak modal
yang tersedia semakin pesat pembangunan suatu daerah.
4. Teknologi
Teknologi saat ini menjadi
faktor utama dalam proses pembangunan.Dengan teknologi dapat mempermudah,
mempercepat proses pembangunan.
Pranata dibidang arsitektur dapat dikaji melalui pendekatan system, karena fenomena yang ada melibatkan banyak pihak dengan fungsi yang berbeda sehingga menciptakan anomali yang berbeda juga sesuai dengan kasus masing-masing.
Didalam proses membentuk ruang dari akibat kebutuhan hidup manusia, maka ada cara teknik dan tahapan metoda untuk berproduksi dalam penciptaan ruang. Misalnya secara hirarki dapat disebutkan ‘ruang tidur’ yaitu sebagai ruang untuk istirahat, sampai dengan ‘ruang kota’ sebagai ruang untuk melakukan aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya. Secara fungsi ruang memiliki peran yang berbeda menurut tingkat kebutuhan hidup manusia itu sendiri, seperti ruang makan, ruang kerja, ruang baca, dan seterusnya. Secara structural ruang memiliki pola susunan yang beragam, ada yang liniear, radial, mengelompok, dan menyebar. Estetika adalah pertimbangan penciptaan ruang yang mewujudkan rasa nyaman, rasa aman, dan keindahan.
Pranata dibidang arsitektur dapat dikaji melalui pendekatan system, karena fenomena yang ada melibatkan banyak pihak dengan fungsi yang berbeda sehingga menciptakan anomali yang berbeda juga sesuai dengan kasus masing-masing.
Didalam proses membentuk ruang dari akibat kebutuhan hidup manusia, maka ada cara teknik dan tahapan metoda untuk berproduksi dalam penciptaan ruang. Misalnya secara hirarki dapat disebutkan ‘ruang tidur’ yaitu sebagai ruang untuk istirahat, sampai dengan ‘ruang kota’ sebagai ruang untuk melakukan aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya. Secara fungsi ruang memiliki peran yang berbeda menurut tingkat kebutuhan hidup manusia itu sendiri, seperti ruang makan, ruang kerja, ruang baca, dan seterusnya. Secara structural ruang memiliki pola susunan yang beragam, ada yang liniear, radial, mengelompok, dan menyebar. Estetika adalah pertimbangan penciptaan ruang yang mewujudkan rasa nyaman, rasa aman, dan keindahan.
Pranata pembangunan bidang arsitektur (Gedung/Bangunan) memliki
kebijakan-kebijakan yang telah di atur oleh badan atau kantor pemerintah.
Kebijakan tersebut memliki perangkat hukum antara peraturan yang satu dengan
peraturan lainnya yang memiliki hubungan keterikatan. Dengan elemen
pelaksanaannya yang berasal langsung di bawah keputusan Presiden.
Pembangunan dan masalah kepranataan di bidang arsitektur begitu banyak dan
sudah menjadi umum. KKN yang terjadi setiap proyeknya sudah sering dilakukan
dan setiap KKN yang terjadi akan selalu di usahakan menjadi sesuatu yang legal
di mata pemerintah dan umum. Kesalahan juga terjadi saat pengawasan
berlangsung, pengawasan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Akibatnya
harga yang diajukan kepemrintah melampaui batas normal harga pasaran (lebih
mahal di banding dengan harga pasaran).
·
Struktur Hukum Pranata di Indonesia :
1.
Legislatif
(MPR-DPR), pembuat produk hukum
2. Eksekutif (Presiden-pemerintahan), pelaksana perUU yg dibantu oleh Kepolisian (POLRI) selaku institusi yg berwenang melakukan penyidikan; JAKSA yg melakukan penuntutan
3. Yudikatif (MA-MK) sbglembaga penegak keadilan
Mahkamah Agung (MA) beserta Pengadilan Tinggi (PT) & Pengadilan Negeri (PN) se-Indonesia mengadili perkara yg kasuistik;
Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili perkara peraturan PerUU
4. Lawyer, pihak yg mewakili klien utk berperkara di pengadilan, dsb.
·
Contoh Kontrak Kerja Bidang Konstruksi :
Kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah sakit antara
CV. PERMATA EMAS
dengan
PT. KIMIA FARMA
Nomor : 1/1/2010
Tanggal : 25 November 2010
Pada hari ini Senin tanggal 20 November 2010 kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Richard Joe
Alamat : Jl. Merdeka Raya, Jakarta Barat
No. Telepon : 08569871000
Jabatan : Dalam hal ini bertindak atas nama CV. PEMATA EMAS disebut sebagai Pihak Pertama
Dan
Nama : Taufan Arif
Alamat : Jl. Ketapang Raya, Jakarta Utara
No telepon : 088088088
Jabatan : dalam hal ini bertindak atas nama PT. KIMIA FARMA disebut sebagai pihak kedua.
Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatank ontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang dimiliki oleh pihak kedua yang terletak di Jl. Matraman no 9, Jakarta Timur.
Setelah itu akan dicantumkan pasal - pasal yang menjelaskan tentang tujuan kontrak,bentuk pekerjaan,sistem pekerjaan,sistem pembayaran,jangka waktu pengerjaan,sanksi-sanksi yang akan dikenakan apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran kontrak kerja,dsb.
(Sumber:
Saturday, 17 May 2014
PENGERTIAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
PENGERTIAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Pengertian Politik
Kata
politik dalam bahasa yunani yaitu “Politeal” yang berasal dari
kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri yaitu Negara
dan teal yang berarti urusan. Politik secara umum adalah bermacam-macam
kegiatan dalam suatu sistem politik atau disebut Negara yang menyangkut proses
menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan
tersebut meliputi pengambilan suatu keputusan mengenai tujuan dari sistem
politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala
prioritas dari beberapa tujuan yang telah dipilih. Dan untuk melaksanakan
tujuan-tujuan tersebut perlu dibentuk kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang
menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumber-sumber yang ada dan untuk
melaksanakannya perlu memiliki kekuasaan dan kewenangan yang berfungsi untuk
membina kerjasama dan untuk menyelsaikan konflik yang timbul dalam proses ini.
Dari uraian tersebut, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan :
· Negara
Negara
merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan
tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya, ataupun negara merupakan bentuk
masyarakat yang paling utama dan negara merupakan organisasi politik yang
paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.
· Kekuasaan
Kekuasaan
adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku
seseorang atau kelompok lain sesuai dengan kehendaknya. Dalam politik perlu
diperhatikan bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dilaksanakan ataupun
dipertahankan.
· Pengambilan
keputusan
Pengambilan
keputusan sebagai aspek utama dari politik dalam pengambilan keputusan perlu
diperhatikan siapa pengambil keputusan tersebut dan untuk siapa keputusan
tersebut dibuat. Dalam politik keputrusan yang diambil menyangkut sector public
dari suatu negara.
· Kebijaksanaan
Suatu
kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik dalam rangka
memilih tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dapat dikatakan sebagai
kebijaksanaan. Dasar pemikirannya adalah masayarakat memiliki beberapa tujuan
yang ingin dicapai secara bersama pula maka dari itu diperlukan rebcana yang
mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan –kebijakan oleh pihak berwenang.
· Distribusi
dan alokasi sumber daya
Distribusi
adalah pembagian atau penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat, jadi politik itu
membicarkan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.
PENGERTIAN STRATEGI DAN STRATEGI NASIONAL
Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art
of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam
peperangan . Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah
pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan .
Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik . Dalam
pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian
tujuan . Dengan demikian , strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral
atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional . Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional . Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional .
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional . Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional . Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional .
Pengertian
Politik dan Strategi Nasional
Politik
nasional adalah asas , haluan, usaha serta kebijaksanaan Negara tentang
pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian serta
penggunaan secara kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam
melaksanakan politik nasional maka susunlah strategi nasional. Misalnya
strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Strategi nasional
adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran – sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan oleh politik nasional.
· Dasar
Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Dasar
pemikirannya adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem menejemen
nasioanal yang berdasarkan ideology pancasila, UUD 1945, wawasan nusantara dan
ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem menejemen ini penting
karena didalamnya terkandung dasar Negara, cita-cita nasional dan konsep
strategis bangsa Indonesia.
· Penyusunan
Politik dan Strategi Nasional
Politik
dan strategi nasional yang telah berlangsung selama disusun berdasarkan sistem
kenegaraan yang menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat
yang menyatakan jajaran sebuah pemerintah dan lembaga-lembaga tersebut dalam
UUD 1945 disebut sebagai “Suprastruktur Politik”, yaitu MPR, DPR, Presiden, BPK
dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam suatu masyarakat disebut sebagai
“Infrastruktur Politik”, yang mencangkup pranata-pranata politik yang ada dalam
masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa,
kelompok kepentingan (Interest Group) dan kelompok penekan. Antara
suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki
kekuatan yang seimbang.
Mekanisme
penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur
oleh presiden (mandataris MPR). Dalam pelaksanaan tugasnya, presiden dibantu
oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan
badan koordinasi seperti dewan stabilitas ekonomi nasional, dewan pertahanan
nasional RI, dewan maritim, dewan otonomi daerah, dewan stabilitas politik dan
keamanan.
Proses
politik dan strategi politik nasional dinfrastruktur politik merupakan sasaran
yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi
nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan dan keamanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional maka
penyelenggara Negara harus mengambil langkah-langah untuk melakukan pembinaan
terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sebagian sasaran
sektoralnya. Melalui pranata-pranata politik masyarakat ikut berpartisipasi
dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini peranan
masyarakat dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah
ditetapkan MPR maupun yang dilaksanakan oleh presiden sangat besar sekali.
Pandangan – pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi dll itu,
selalu berkembang pada saat ini, dikarenakan
1.
Semakin tingginya kesadaran
masyarakat dalam berbangsa dan bernegara
2.
Semakin terbukanya akal dan
pikiran untuk memperjuangkan haknya.
3.
Semakin meningkatnya kemampuan
untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
4.
Semakin meningkatnya kemampuan
untuk mengatasi persoalan dengan berjalannya semakin tinggi tingkat pendidikan
yang ditunjak oleh IPTEK.
5.
Semakin kritus dan terbukanya
pikiran masyarakat dengan ide-ide baru.
Dasar
Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Penyusunan
politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang
terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi
Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan
strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem
kenegaraaan menurut UUD 1945 . sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang
mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD
1945 merupakan “suprastruktur politik” . Lebaga-lembaga tersebut adalah
MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA . Sedangkan badan-badan yang ada dalam
masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata
politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi
kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan
kelompok penekan (pressure group) . Suprastruktur dan infrastruktur politik
harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang . Mekanisme
penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik
diatur oleh presiden/mandataris MPR . Sedangkan proses penyusunan politik dan
strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden
menerima GBHN .Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan
lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang
dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional
yang bersifat pelaksanaan . Salah satu wujud pengapilikasian politik dan
strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut :
Otonomi
Daerah
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah:
1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking).
2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government looking).
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah:
1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking).
2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government looking).
Kewenangan
Daerah
1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro.
3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah,
a. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah.
b. DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahanauntukmelaksanakan demokrasi
1). Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
2). Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah.
3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
4. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur, Bupati, Walikota.
6. Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.
sumber: http://nadillaikaputri.wordpress.com/2013/04/24/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/
1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro.
3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah,
a. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah.
b. DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahanauntukmelaksanakan demokrasi
1). Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
2). Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah.
3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
4. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur, Bupati, Walikota.
6. Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.
sumber: http://nadillaikaputri.wordpress.com/2013/04/24/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/
Subscribe to:
Posts (Atom)
